MASYARAKAT NELAYAN DAN WISATA PANTAI
ABSTRAK
Dalam kesehariannya para nelayan Ngrenehan, Saptosari,
masih belum sepenuhnya melepaskan diri dari sektor
pertanian, terutama pada masa paceklik ikan. Para nelayan
juga belum bebas dari hubungan yang tidak seimbang dengan
juragan/tengkulak. Adapun berkaitan dengan kegiatan
pariwisata (wisata pantai), masyarakat nelayan secara umum
menilai bahwa selama ini belum ada rencana pengembangan
yang jelas, termasuk bagaimana peran masyarakat dalam
pengembangan tersebut sehingga menghambat masyarakat
untuk turut aktif mengembangkan kawasan wisata pantai ini.
Persoalan itu masih ditambah pula dengan masih terbatasnya
prasarana pendukung sebagai daerah wisata.
PENDAHULUAN
Belakangan ini wisata bahari banyak ditonjolkan oleh pemerintahperintah
kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena
memang banyak wilayah Dati II yang memiliki pesisir. Potensi devisa dari
wisata bahari diperkirakan juga sangat besar. 1 Wisata bahari pada
hakekatnya adalah mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya
1 Soekarno dari LIPI menyebutkan bahwa apabila kondisi sosial politik Indonesia
berada dalam keadaan aman, jumlah wisatawan yang akan melakukan wisata bahari
diproyeksikan sekitar 5,1 juta orang/tahun. Jumlah pengeluaran sekitar US$ 5 milyar dengan
asumsi mereka menginap selama 10 hari dengan pengeluaran US$ 958/hari. Lihat, Soekarno,
2001, Potensi Terumbu Karang Bagi Pembangunan Daerah Berbasis Kelautan, Disampaikan
pada Forum URDI tanggal 18 April 2001 (http://urdi.org/urdi/bulletin/volume-11b.php)
1
tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia, berupa kekayaan
alam yang indah, keragaman flora dan fauna. 2
Dengan potensi yang demikian besar, agar pengembangan pariwisata,
termasuk wisata bahari, memberikan manfaat bagi pembangunan maka
dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis
bagi masyarakat lokal. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal menjadi
penting pula termasuk dalam kaitannya dengan upaya keberlanjutan
pariwisata itu sendiri dalam hal perlindungan terhadap lingkungan maupun
manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting agar upaya
pengembangan pariwisata tidak hanya demi meningkatkan penerimaan
daerah tetapi juga betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat terutam
yang berada di daerah obyek wisata yang bersangkutan. Bila daerah obyek
wisata bahari itu adalah juga tempat nelayan beraktivitas, maka
pengembangan wisatanya juga memberikan manfaat bagi masyarakat
nelayan. Jangan sampai para nelayan, yang secara umum masih mengalami
kemiskinan dan ketertinggalan 3 itu justru tersingkir karena berkembangnya
pariwisata.
Artikel singkat ini membahas persoalan pengembangan wisata bahari,
khususnya pantai di Pantai Ngrenehan, salah satu pantai di Gunungkidul. 4.
Dua hal disampaikan di sini, pertama adalah dinamika pekerjaan nelayan dan
kedua adalah respon masyarakat nelayan terhadap wisata pantai. Kedua hal
ini diangkat karena keduanya saling terkait dalam pengembangan wisata
pantai ataupun ekowisata. Sebagaimana diketahui, ekowisata sangat
menekankan pentingnya masyarakat lokal baik dari sisi peran mereka
maupun dari sisi penerima dampak dan manfaat wisata.
Pantai Ngrenehan sendiri adalah pantai berupa teluk yang dikelilingi,
atau tepatnya diapit, perbukitan kapur ini berjarak sekitar 30 kilometer ke
arah Selatan dari kota Wonosari (ibukota Kabupaten Gunungkidul) atau
sekitar lima kilometer ke arah selatan dari pusat Desa Kanigoro.5 Di teluk
inilah terdapat pantai berpasir putih dimana para nelayan biasa mendaratkan
dan memarkir perahu-perahu mereka. Selain itu, berkaitan dengan hasil ikan
2 Syah, K. 2003. “Paradigma Baru Pariwisata Bahari”. Sinar Harapan 3 Juli 2003.
3 Karim, M. 2003. “Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan”. Sinar Harapan, 20
Agustus 2003.
4 Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dilakukan oleh asisten penelitian
mulai akhir Desember 2004-Februari 2005 dengan metode snow-ball.
5 Ngrenehan berasal dari kata “rene” dalam bahasa Jawa, yang berarti “kemarilah”.
Kata awalan Ng dan kata akhiran han menunjukkan kata tempat, sehingga jika digabungkan
menjadi ngrenehan, artinya “kemarilah ke sini”. (Lihat, Nurzaman, R. 2002. “Pariwisata
Gunungkidul Pantai Ngrenehan dan Tradisi “Labuhan” ”. Kompas, 23 September 2002).
2
yang ditangkap, juga terdapat warung-warung yang bersedia mengolah
langsung hasil tangkapan para nelayan tersebut sehingga para pengunjung
dapat menikmati hasil laut yang masih segar. Setiap tahun di pantai ini
dilakukan Upacara Labuhan atau upacara sedekah laut sebagai ungkapan
terima kasih masyarakat di sana kepada Penguasa Laut Selatan. Acara
Labuhan ini berlangsung setiap tanggal 1 Suro (1 Muharam).
DINAMIKA PEKERJAAN NELAYAN
Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang relatif baru bagi
penduduk Ngrenehan. Pekerjaan “tradisional” bagi penduduk di sini tidak
lain adalah sebagai petani dan sebagian besar penduduknya memang masih
bermata pencaharian sebagai petani. Mereka yang menjadi nelayan pun masih
belum sepenuhnya melepaskan diri dari aktivitas bertani. Oleh karena itu
kemudian ada istilah “tani nelayan” untuk mereka yang telah menjadi
nelayan namun masih juga mengolah lahan pertaniannya, termasuk juga
memelihara ternak, manakala tidak sedang melaut.
Adanya “tani nelayan” tersebut, selain karena sejarah kebaharian
mereka yang relatif masih baru juga karena masih terbatasnya sarana dan
prasarana penangkapan ikan, yang berkaitan dengan itu juga karena masa
panen ikan yang tidak berlangsung sepanjang tahun.6 Masa panen ikan
biasanya berlangsung dari bulan November sampai Maret sedangkan
paceklik ikan sangat dirasakan antara Juni sampai Agustus. Pada musim
paceklik, tidak sedikit nelayan yang kembali menggeluti aktivitas bertani
sambil memelihara ternak, kendati hasilnya lebih sedikit daripada melaut.
Bagi mereka, yang penting adalah dapat menghasilkan uang untuk
kebutuhan hidup sehingga bila perlu juga dengan menjadi buruh di kota.
Menurut perkiraan seorang pemilik kapal yang bukan asli kelahiran
daerah Ngrenehan, dari seluruh nelayan di Ngrenehan yang sebagian besar
berasal dari desa Kanigoro, hanya sekitar 20 persen saja yang nelayan tulen
yakni dapat ikan atau tidak dapat ikan mereka tetap melaut, berangkat
tengah malam, pulang sore esok harinya sejauh masih tersedia bahan bakar. 7
6 Penangkapan ikan di Propinsi DIY baru dimulai pada pertengahan tahun 1980-an
dengan salah satu tonggak sejarahnya adalah pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di
Sadeng tahun 1991 (Kompas, 28 Mei 2003).
7 Nelayan Ngrenehan memang lebih banyak penduduk lokal (Dusun Kanigoro), atau
setidaknya telah menjadi penduduk di sini terutama melalui proses perkawinan. Hal ini
rupanya tidak lepas dari berlakunya ketentuan informal yang melarang nelayan dari daerah
lain untuk berlama-lama di Ngrenehan. Ada tujuan agar nelayan-nelayan asli Ngrenehan
3
Sedangkan seorang tani-nelayan apabila pergi melaut namun setelah sekian
waktu tidak ada ikan maka mereka akan segera mendarat atau dapat saja
nelayan seperti ini memilih tidak melaut sama sekali. Nelayan demikian
kadang dikatakan sebagai nelayan yang tidak tangguh.
Kendati masih banyak nelayan yang masuk ketegori nelayan tidak
tangguh, namun bukan berarti mereka tidak menghasilkan apa-apa.
Persoalannya adalah apakah kerja mereka sebagai nelayan memang
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya. Dibandingkan
dengan pekerjaan sebagai petani di lahan yang cenderung tandus, hasil dari
melaut memang relatif lebih tinggi dibandingkan hasil dari bertani.
Dalam konteks itulah maka keberadaan juragan menjadi signifikan
dalam membatasi kesejahteraan para nelayan. Menurut pengurus Kelompok
Nelayan, di sini terdapat 30 juragan, di luar nelayan pemilik kapal. Untuk
menangkap ikan di laut tentu dibutuhkan kapal atau perahu berikut
peralatannya. Pengadaan kapal yang siap melaut dibutuhkan dana yang tidak
sedikit, sekitar Rp 35 juta. Angka ini sangat besar bagi para nelayan
sehinggga mereka yang memiliki modal kuat saja yang sanggup untuk
membeli kapal sehingga hadirlah para juragan, berikut “hubungan kerja”-nya
dengan para nelayan yang semata-mata hanya menjadi buruh.
Dengan demikian yang memperoleh keuntungan paling besar dalam
kegiatan penangkapan ikan, terlebih pada masa panen ikan, adalah para
juragan pemilik kapal melalui skema yang disebut sebagai bagi hasil. Secara
umum, pola bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal adalah 50:50, yakni
separuh hasil tangkapan untuk pemilik kapal dan separuhnya lagi untuk
seluruh nelayan yang mengoperasikan kapal, setelah dikurangi biaya
kebutuhan melaut (bahan bakar, makan, maupun rokok).8 Bisa dibayangkan
berapa banyak perolehan juragan besar pemilik kapal kalau pada masa panen
ikan kapal miliknya melaut setiap hari. Seorang nelayan yang memiliki satu
kapal saja dan ikut melaut, pada musim panen ikan bisa memperoleh antara
satu sampai dua juta rupiah per hari.
Dalam kaitan itulah kegelisahan beberapa pihak setempat atas sepak
terjang para juragan, tidak terkecuali juragan besar dari luar daerah, berikut
pedagang ikan, tidak terhindarkan. Hubungan nelayan-juragan yang tidak
seimbang tersebut sampai menimbulkan pendapat bahwa keringat nelayanlah
yang membuat para juragan menjadi sejahtera dan makmur. Sebagian nelayan
dapat lebih menikmati hasil kerja mereka. Selain itu, ketentuan informal ini juga untuk
mengatasi terbatasnya area parkir kapal penangkap ikan.
8 Pola bagi hasil 50:50 ini tampak tidak berbeda dengan yang berlaku di tempat lain.
Di Muncar Banyuwangi misalnya berlaku pola yang sama (Kompas, 13 November 2003).
4
mungkin tidak terlalu mempedulikan praktik ambil untung yang dilakukan
oleh para juragan besar. Hal ini mungkin pula karena cara yang digunakan
oleh para juragan untuk “menjerat” para nelayan tidak begitu terasa. Para
juragan cukup pintar untuk memainkan taktik-taktik mereka untuk mengatasi
para nelayan.9
Sementara itu, harga ikan juga sering dipermainkan oleh juragan,
penentuan harga berlangsung di bawah tangan, bukan melalui proses lelang
secara benar di TPI. Ketua nelayan dalam satu kapal (tekong) akan menjual
ikan hasil tangkapan ke tengkulak tertentu saja dengan harga yang ditentukan
tengkulak yang bersangkutan.10 Para nelayan yang mempunyai kapal, kendati
masih bisa melakukan tawar-menawar, rupanya masih tetap kalah dalam
berhadapan dengan para tengkulak ikan yang dalam melakukan
pengumpulan ikan dapat juga “melalui” pedagang ikan bermodal kecil yang
masuk dalam “jaringan kerja” para juragan.11
Dalam kondisi seperti itu pihak tengkulak memang dapat menjadi
“raja” dalam jaringan perdagangan ikan. Maka bila dilihat piramida sosialekonominya,
dengan meminjam pendekatan yang digunakan Aditjondro
pada kasus Papua Barat 12, para nelayan Ngrenehan yang tidak memiliki
kapal berada di lapisan paling bawah. Pada bagian berikutnya adalah nelayan
pemilik kapal dan sebagian bakul ikan kecil-kecilan yang selepas kegiatan di
daerah pantai juga tidak sedikit yang kembali bertani. Dalam lapisan ini juga
termasuk pada pedagang atau pemilik warung kecil yang melayani
pengunjung. Pada bagian teratas tidak lain adalah tengkulak ikan atau
juragan besar yang bukan penduduk lokal.
Bila ditelusuri, hubungan yang tidak seimbang di atas bersumber pula
pada ketidakseimbangan kepemilikan modal. Mereka yang mempunyai
modal kuat selalu menang menghadapi nelayan ataupun bakul kecil yang
9 Menurut seorang pejabat desa, pihak juragan sering pula memasok kebutuhan para
nelayan, bahkan tidak terkecuali televisi dan VCD player. Para nelayan kemudian
mencicilnya dari hasil melaut, dari bagi hasil yang mereka peroleh dengan menjalankan
kapal milik juragan.
10 Untuk “memperlancar” transaksi dengan para nelayan, pihak tengkulak juga tidak
sungkan-sungkan untuk memberikan uang kepada istri nelayan. Besarnya uang yang
diberikan ini juga menyesuaikan situasi panen ikan. Menurut seorang pejabat desa, uang itu
berkisar Rp 10-20 ribu setiap kali transaksi pada musim paceklik, sedangkan pada musim
panen ikan bisa mencapai Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
11 Bila para nelayan sebagian besar berasal dari Dusun Kanigoro, maka para bakul ikan
umumnya dari Dusun Gebang yang secara administratif juga masuk Desa Kanigoro.
12 Aditjondro, G. J. 2000. Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya,
Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: ELSAM. (Bab IX. “Menyantap “Tuna-Sandwich” Asal
Papua Barat di Norwegia”).
5
modalnya sangat terbatas. Bagi nelayan, modal dibutuhkan untuk pengadaan
kapal ataupun pemeliharaannya. Selain itu juga untuk mengatasi saat-saat
sedang paceklik ikan. Sedangkan para bakul ikan membutuhkan tambahan
modal bagi peningkatan omzet dagang mereka, termasuk juga untuk
pengadaan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas
ikan. 13 Koperasi adalah lembaga yang diharapkan oleh masyarakat nelayan
dapat mengatasi kesulitan-kesulitan mereka baik modal, peralatan melaut,
maupun kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk keperluan pada bakul ikan
seperti kebutuhan es batu.14
RESPON TERHADAP WISATA PANTAI
Sehebat apapun perkembangan suatu tempat wisata tidaklah ada
artinya bagi masyarakat jika masyarakat tidak ikut menikmati hasil dari
aktivitas pariwisata yang ada. Hal ini karena masyarakat, terutama penduduk
local, adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan pariwisata
jika pariwisata diletakkan pula sebagai upaya untuk mengembangkan dan
memakmurkan masyarakat. Sering terjadi masyarakat hanya diposisikan
sebagai penonton belaka tanpa mengetahui secara pasti apa yang
sesungguhnya tengah terjadi di lingkungan mereka.
Pada dasarnya masyarakat nelayan di Ngrenehan terbuka dengan
upaya pengembangan kawasan ini menjadi kawasan wisata. Lagipula selama
ini aktivitas wisata sudah ada di sini. Namun keterbukaan ini adalah dalam
kerangka bahwa mereka tetap dapat menjalankan aktivitas mereka melaut
menangkap ikan. Kehidupan mereka, setidaknya sebagian, sangat tergantung
pada laut sehingga apapun bentuk pengembangan wisata yang dilakukan
diharapkan tidak memutus hubungan masyarakat nelayan ini dengan laut.
Dapat dibayangkan bagaimana jika nelayan yang dari hasil melaut pun belum
cukup memadai untuk meningkatkan taraf hidup harus diputus
13 Diperoleh informasi bahwa sejumlah bantuan dalam bentuk pinjaman ataupun fisik
dan pelatihan pernah diterima oleh nelayan (dan bakul ikan) di sini. Namun bantuan tersebut
dinilai masih kurang atau tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga
belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan. Hal ini terjadi misalnya pada
bantuan kapal yang mestinya menjadi program bergulir namun belakangan hanya menjadi
barang rongsokan belaka karena kurang perawatan sementara pengawasannya pun tidak
dilakukan secara tegas.
14 Sebetulnya sudah pernah akan dibentuk koperasi namun terhambat oleh belum
adanya kesamaan pandangan antar anggota masyarakat. Saat penelitian dilakukan, ibu-ibu
kelompok bakul telah merintis kelompok tabungan yang jika sudah tertib pengelolaannya
diharapkan dapat dikembangkan menjadi koperasi.
6
hubungannya dengan laut sementara bertani tidak juga cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam kenyataannya pernah terjadi investor swasta akan masuk ke
lokasi ini dan hendak menjadikannya suatu kawasan eksklusif yang dimulai
dengan membuat fondasi hotel, pada tahun 1995, di perbukitan sebelah Timur
dari Pantai Ngrenehan. Masyarakat di sini rupanya melihat kemungkinan
buruk dari proyek tersebut yakni menutup akses nelayan ke laut sehingga
mereka pun menggagalkan proyek tersebut.
Salah satu kekhawatiran yang dicontohkan adalah jangan-jangan para
nelayan harus membayar jika mereka menempatkan atau memarkir perahu
mereka di pantai tersebut. Ketika ditanyakan mengenai fondasi hotel yang
terbengkalai tersebut seorang penduduk Ngrenehan mengungkapkan bahwa
rencananya daerah pantai yang berpasir akan dibangun kolam renang
sedangkan di bagian atas bukit akan dibangun hotel. Ini berarti kawasan
tersebut hendak dijadikan kawasan yang eksklusif yang menganggap sepi
keberadaan penduduknya, khususnya para nelayan. Jika pantai dijadikan
kolam renang maka sama saja artinya para nelayan dilarang melaut karena
jalur aksesnya menjadi tertutup. 15 Melihat kemungkinan-kemungkinan buruk
seperti itu maka dapat dipahami mengapa penduduk di sini menolak
pembangunan hotel yang konon milik pengusaha asing tersebut. Penduduk
pun berhasil menggagalkan pembangunan hotel tersebut ketika
pembangunannya baru sampai tahap fondasi.
Demikianlah, ketika penduduk lokal tidak melihat bakal ada manfaat
positif dari proyek pengembangan pariwisata di tempat mereka tinggal dan
mencari nafkah, maka akan muncul bentuk-bentuk perlawanan. Perlawanan
itu dapat mengambil bentuk yang frontal, namun dapat pula mengambil
bentuk yang tersembunyi. Perlawanan yang terakhir ini mungkin akan
tergambarkan pada ketidakpedulian penduduk lokal terhadap keberadaan
fasilitas-fasilitas baru yang dibangun. Tentu semua ini tidaklah
menguntungkan semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan
kawasan wisata ini.
Oleh sebab itu, mau tidak mau perlu ada perhatian terhadap peran
masyarakat lokal dalam mengembangkan lokasi wisata. Namun peran
penduduk lokal menjadi minim karena mereka belum melihat adanya rencana
yang jelas dari pihak pemerintah, kendati pihak pemerintah daerah sudah
merencanakan pengembangan wisata termasuk di Ngrenehan. Ketidakjelasan
tersebut bahkan juga dirasakan oleh penduduk yang menjadi bagian dari
15 Lihat juga artikel Nurzaman (Kompas, 23 September 2002).
7
administrasi pemerintahan lokal. Padahal, secara teoritis, pejabat desa
mempunyai akses informasi yang lebih baik terhadap rencana-rencana
pembangunan yang disusun oleh pemerintah (daerah). Singkatnya, sosialisasi
rencana pengembangan wisata di kawasan ini tampaknya juga belum
memadai yang bersamaan dengan itu muncul kesan kuat bahwa peran aktif
masyarakat, termasuk dalam proses perencanaan, cenderung diabaikan.
Padahal pihak yang akan pertama kali terkena dampak dari proyek-proyek
pembangunan tidak lain adalah penduduk di lokasi dimana proyek
dilakukan.
Ketidakjelasan rencana pengembangan juga dapat menimbulkan
persoalan di antara pelaku-pelaku ekonomi di lokasi tersebut. Nelayan tentu
membutuhkan area untuk memarkir perahu atau kapalnya. Pantai
Ngrenehan sebetulnya memiliki luas yang relatif terbatas sehingga ketika area
parkir kapal menyempit maka para nelayan menjadi terganggu aktivitasnya.
Untuk dapat melaut, kapal yang diparkir pada barisan yang menjauhi garis
pantai tentu harus menunggu kapal di barisan depannya berangkat terlebih
dahulu. Di satu sisi hal ini karena pantai yang memang tidak cukup panjang,
namun di sisi lain juga karena adanya bangunan-bangunan, terutama
warung-warung, yang “memakan” area parkir perahu nelayan karena terlalu
menjorok ke arah laut. Tiga sampai empat warung dapat menyebabkan 10
kapal kesulitan parkir yang setara dengan menyulitkan 30 keluarga nelayan
karena setiap kapal umumnya diawaki tiga nelayan.
Kondisi seperti itu lalu menimbulkan potensi konflik terselubung
antara nelayan dan pemilik warung. Sejauh ini pihak nelayan juga tidak bisa
berbuat banyak mengingat tidak punya dasar hukum, terutama karena tanah
atau pantai di situ bukan milik nelayan. Di sisi lain para pedagang pun
menyadari bahwa tanah di situ juga bukan milik mereka. Namun karena ada
potensi berjualan di sana maka para pedagang pun mendirikan sejumlah
warung tidak permanen. Tempat penjualan ikan segar dan ikan matang pun
tidak ada pemisahan yang jelas sehingga kesan kumuh dan semrawut tidak
terhindarkan. Terhadap kondisi ini para pedagang sebetulnya juga
membayangkan adanya pembagian tempat antara penjualan ikan segar dan
penjualan ikan matang sebagai cara untuk membuat wisatawan lebih nyaman
dan kebersihan lokasi pun lebih terjaga. Namun para pedagang atau pemilik
warung juga ragu untuk membangun dan memperbaiki bangunan warung
menjadi lebih baik karena khawatir akan digusur pemerintah jika tidak sesuai
dengan desain pengembangan yang dikehendaki pemerintah.
Persoalan lain yang dimata masyarakat sebagai bentuk ketidakseriusan
pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata ini adalah kurangnya
fasilitas atau prasarana pendukung. Fasilitas transportasi dan penerangan
8
dirasakan sangat tidak memadai. Seorang penduduk berani mengatakan
bahwa rata-rata wisatawan yang datang ke Ngrenehan mengaku takut
karena sempitnya jalan menuju ke lokasi sementara kondisi jalan juga buruk
dan menanjak.
Sementara itu ketidaktersediaan listrik menimbulkan banyak kesulitan
bagi masyarakat di sini. Jalur jalan yang sempit dan menanjak pun menjadi
rawan jika dilalui dalam situasi gelap. Ada ilustrasi menarik yang
disampaikan oleh penduduk mengenai tiadanya listrik di Ngrenehan.
Dikatakan bahwa situasi penjara masih lebih terang benderang ketimbang
Ngrenehan di malam hari. Yang ada hanyalah suara deburan ombak di
tengah kegelapan yang pekat. Penduduk sulit untuk menerima kenyataan
pemerintah tidak menyediakan listrik untuk Ngrenehan sementara dalam
jarak sekitar 600 meter dari lokasi ini sebetulnya sudah terdapat tiang listrik.
Lebih-lebih lagi karena listrik tersebut dikatakan oleh aparat pemerintah
hanyalah untuk sementara waktu, sekedar untuk pembangkit PAM, bukan
untuk penerangan umum.
Di luar sarana jalan dan listrik, penduduk juga mengeluhkan tiadanya
fasilitas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). Ketiadaan sarana ini
dirasakan bukan hanya menyulitkan para nelayan tetapi juga bagi aktivitas
wisata di pantai tersebut. Awal tahun 2003, pihak pemerintah daerah
sebetulnya sudah pernah mengatakan bahwa di Ngrenehan akan di bangun
SPBU yang tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan para
nelayan namun sampai sekarang hal ini juga belum terealisir.16
PENUTUP
Belakangan ini banyak pemerintah daerah yang memiliki pesisir
berupaya mengembangkan wisata bahari di wilayahnya. Hal ini juga
dilakukan oleh pemerintah daerah Gunungkidul yang memiliki sejumlah
pantai potensial dan salah satunya adalah Pantai Ngrenehan yang berada di
kampung atau desa nelayan.
Secara umum, aktivitas nelayan di sini dapat dikatakan termasuk
baru, seperti juga di Propinsi DIY pada umumnya. Dalam kesehariannya para
nelayan yang sebagian besar adalah penduduk lokal belum sepenuhnya
melepaskan diri dari pertanian, terutama pada masa-masa paceklik ikan.
Dalam pekerjaannya, para nelayan juga masih menghadapi besarnya
kekuatan para juragan dan tengkulak. Dengan kekuatan modalnya dan
16 Rencana ini pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul (Kompas, 6 Maret 2003).
9
dengan menggunakan beragam cara, para juragan menjadi superior terhadap
nelayan sehingga dalam batas tertentu dapat dikatakan bahwa terdapat
ketergantungan nelayan terhadap juragan.
Adapun dalam hubungannya dengan kegiatan pariwisata, masyarakat
nelayan secara umum menilai bahwa selama ini belum ada rencana
pengembangan yang jelas, termasuk bagaimana peran masyarakat dalam
pengembangan tersebut. Ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat tidak
terdorong untuk aktif mengembangkan kawasan wisata pantai ini. Selain itu,
ketidakjelasan ini juga menimbulkan kesulitan bagi nelayan karena area
parkir perahu juga terganggu. Hal ini rupanya berkaitan pula dengan status
tanah di sini yang memang bukan milik penduduk sementara pihak
pemerintah belum memberikan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat
untuk menggunakannya. Persoalan itu masih ditambah pula dengan masih
terbatasnya sarana pendukungnya sebagai daerah wisata. Keterbatasan ini
sangat terasa untuk fasilitas transportasi (jalan), listrik, maupun fasilitas
pengisian bahan bakar.
Melihat persoalan-persoalan yang ada, tampak bahwa pengembangan
wisata pantai, di Ngrenehan khususnya, seyogyanya terintregrasi dengan
pengembangan masyarakat nelayan yang aktivitas utamanya tidak lepas dari
laut dan pantai. Artinya, pengembangan wisata tidak bias pada kepentingan
pemilik modal saja. Pemerintah hendaknya memberikan acuan atau rencana
pengembangan yang jelas dan prosesnya juga melibatkan masyarakat lokal.
Selain itu, sarana-sarana pendukungnya juga dilengkapi bila memang
kawasan ini hendak dikembangkan secara serius sebagai kawasan wisata
yang berciri aktivitas masyarakat nelayan.***